pendidikan jasmani

This item was filled under [ OLAHRGA ]

4. Gerak sebagai kebutuhan anak

Dunia anak-anak adalah dunia yang segar, baru, dan senantiasa indah, dipenuhi keajaiban dan keriangan. Demikian Rachel Carson dalam sebuah ungkapannya. Namun demikian, menurut Carson, adalah kemalangan bagi kebanyakan kita bahwa dunia yang cemerlang itu terenggut muram dan bahkan hilang sebelum kita dewasa.

Dunia anak-anak memang menakjubkan, mengandung aneka ragam pengalaman yang mencengangkan, dilengkapi berbagai kesempatan untuk memperoleh pembinaan . Bila guru masuk ke dalam dunia itu, ia dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan pengetahuannya, mengasah kepekaan rasa hatinya serta memperkaya keterampilannya.

Bermain adalah dunia anak. Sambil bermain mereka belajar. Dalam hal belajar, anak-anak adalah ahlinya. Segala macam dipelajarinya, dari menggerakkan anggota tubuhnya hingga mengenali berbagai benda di lingkungan sekitarn

5.Perbedaan Makna Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Olahraga

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh guru-guru penjas belakangan ini adalah : “Apakah pendidikan jasmani?” Pertanyaan yang cukup aneh ini justru dikemukakan oleh yang paling berhak menjawab pertanyaan tersebut.

Hal tersebut mungkin terjadi karena pada waktu sebelumnya guru itu merasa dirinya bukan sebagai guru penjas, melainkan guru pendidikan olahraga. Perubahan pandangan itu terjadi menyusul perubahan nama mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, dari mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan (orkes) dalam kurikulum 1984, menjadi pelajaran “pendidikan jasmani dan kesehatan” (penjaskes) dalam kurikulum1994.

Perubahan nama tersebut tidak dilengkapi dengan sumber belajar yang menjelaskan makna dan tujuan kedua istilah tersebut. Akibatnya sebagian besar guru menganggap bahwa perubahan nama itu tidak memiliki perbedaan, dan pelaksanaannya dianggap sama. Padahal muatan filosofis dari kedua istilah di atas sungguh berbeda, sehingga tujuannya pun berbeda pula. Pertanyaannya, apa bedanya pendidikan olahraga dengan pendidikan jasmani ?

Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Mendidik apa ? Paling tidak fokusnya pada keterampilan anak. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga keterampilan emosional dan sosial.

Karena itu, seluruh adegan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih penting dari pada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode, melibatkan anak, berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya, harus menjadi pertimbangan utama

pendidikan jasmani

This item was filled under [ OLAHRGA ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..Pengertian

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional2. Tujuan Pendidikan Jasmani

1.Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih

2.Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar

4.Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan

5.Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis

6.Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.

3.Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani

1.Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan. eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor,dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya

2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya

3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya

4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas lainnya

5.Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya

6.Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung

7.Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek.

sumber: http://artikel-olahraga.blogspot.com/

another tips berhenti merokok

This item was filled under [ OLAHRGA ]

Sebagai perokok, apalagi yang sudah kecanduan tentunya sangat sulit untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Namun walau bagaimana, merokok dampaknya sangat merugikan kesehatan Anda, kantong Anda, dan orang-orang di sekeliling Anda. Jadi, berhenti merokok memang sesuatu yang patut untuk diperjuangkan.

• Yang pertama harus Anda lakukan adalah NIAT, kalau perlu bacalah do’a berhenti merokok.
• Kurangi merokok sedikit demi sedikit.
• Saat Anda merokok, pikirkan bahwa Anda sedang membakar kesehatan Anda dan uang Anda yang Anda cari dengan susah payah.
• Pikirkan kalau Anda sedang merokok berarti Anda sedang bunuh diri secara perlahan-lahan.
• Pikirkan bagaimana nasib keluarga Anda kalau Anda jatuh sakit.
• Pikirkan bahwa merokok adalah hal yang tidak berguna dan membuang waktu Anda.
• Coba hindari sejauh mungkin orang yang sedang merokok agar baunya tidak menarik minat Anda untuk merokok.
• Jika Anda sedang ingin sekali merokok, cobalah duduk tegap dan santai, lalu menghela nafas panjang di udara segar. Lakukan pernafasan perut 5x dan pernafasan dada 5x. Ulangi bila perlu.
• Reaksi awal berhenti merokok biasanya mulut terasa pahit, muda tersinggung, bingung, cemas, sulit konsentrasi, dan susah tidur. Sebagai gantinya makanlah permen karet dan minum jus buah terutama jeruk.
• Hindari minum kopi. Gantilah dengan teh atau jus.
• Perbanyak minum air putih.
• Bila ada teman Anda yang menawarkan rokok, mintalah mentahnya saja alias uangnya saja. Bilang saja kalau Anda sedang berusaha berhenti merokok.
• Bawalah selalu Tanda Dilarang Merokok (pin, bros, atau berbentuk apa saja) kemanapun Anda pergi. Jadi setiap kali Anda akan merokok, maka selalu ada tanda dilarang merokok.
• Rajinlah berolah raga agar metabolisme tubuh tetap seimbang.
• Tidurlah yang cukup. Kurangi tidur larut malam.
• Berteman dengan orang-orang yang sudah berhasil berhenti merokok.
• Hindari segala sesuatu yang berkaitan dengan rokok.
• Selalu evaluasi sejauh mana keberhasilan Anda, cari tahu dimana letak kekurangannya agar bisa memperbaikinya.
• Ingat selalu niat dan do’a Anda untuk berhenti merokok.
• Ingatlah selalu akan bahaya merokok.
• Mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat, karena dengan gaya hidup sehat, Anda akan kelihatan lebih fresh dan awet muda.

sumber : http://artikelmu.com/?p=78

Teori kognitivistik

This item was filled under [ TEKNOLOGI ]

Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang.
Diantara para pakar teori kognitif, paling tidak ada 3 yang terkenal yaitu Piaget, Bruner, dan Ausubel. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi dan equibilibrasi. Sedangkan Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi, dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Sementara itu Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami.
Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.

Kelebihan Teori Kognitivistik
Penerapan teori kognitif bertujuan untuk melatih peserta didik agar mammpu mengerjakan tugas dengan cara yang sama dan konsisten.
Kelemahan Teori Kognitivistik
Peserta didik belajar sesuatu cara menyelesaikan tugas tetapi cara yang dipilih belum tentu terbai

SUMBER : http://kupukuputp.blogspot.com/

Teori sibernetiik

This item was filled under [ TEKNOLOGI ]

Teori sebernetik merupakan teori belajar yang paling baru dibandingkan dengan teori – teori belajar lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sebernetik belajar adalah pemprosesan informasi.
Teori ini lebih mementingkan sistem informasi dari pesan tersebut. Teori sebernetik beramsumsi bahwa tidak ada satu jenispun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi.
Teori ini telah dikembangkan oleh para penganutnya, antara lain seperti pendekatan – pendekatan yang berorientasi pada pemprosesan informasi yang dikembangkan oleh Gage dan Berliner, Biehler dan Snowman, Baine, serta Tennyson.
Bahwa proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyandian informasi (encoding), diikuti dengan penyimpanan informasi (storage), dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi – informasi yang telah disimpan dalam ingatan (retrieval).

Kelebihan Teori Sibernetik

  1. Cara berfikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol.
  2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis.
  3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap.
  4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai.
  5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya.
  6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu
  7. Balikan informative memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan.
Kelemahan Teori Sibernetik
teori ini dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari, dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar.
SUMBER : http://kupukuputp.blogspot.com/

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan kesenjangan penggunaan tik di indonesia

This item was filled under [ TEKNOLOGI ]

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia di tuntut untuk mampu menggunakan teknologi agar mampu bersaing dengan Negara lain. Saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menggunakan Teknologi dengan baik, contohnya saja dalam hal pengoperasian komputer, masih banyak yang belum menguasai Microsoft Office, sehingga Sumber Daya Manusia yang ada belum mencapai tingkat yang sesuai dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Pihak sekolah, menjadikan TIK (Teknologi Komunikasi dan Informasi) sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari siswa. Dan belum semua guru mampu mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi monoton dan membosankan.

Namun saat ini, di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dsb, sudah mampu mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran mereka. Contohnya saja, sudah adanya Sekolah yang menerapkan E-learning dalam proses pembelajaran mereka. Adanya sekolah yang menerapkan pendidikan jarak jauh yang membantu daerah-daerah terpencil agar mampu meraih pendidikan yang sebanding dengan mereka yang ada di kota-kota besar.

Masalah besar yang masih ada saat ini diantaranya adalah fasilitas dan kemampuan sumber daya manusia. Fasilitas untuk mendukung adanya pendidikan jarak jauh masih jauh melampaui biaya yang dimiliki pihak sekolah. Tidak semua sekolah mampu menyediakan fasilitas tersebut dengan biaya yang sedikit. Sumber daya guru yang masih sedikit dalam memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan program-program E-Learning. Adanya rasa “gengsi” guru untuk merubah pola mengajar mereka yang tradisional menjadi pembelajaran berbasis aneka sumber termasuk media pembelajaran juga merupakan salah satu kendala dalam pengintegrasian TIK. Alasan yang selalu ada yaitu kurangnya mereka menguasai media, dan ketidakmampuan itu terkadang tidak mau mereka hilangkan dan tidak mau mempelajari bagaimana media tersebut bekerja membantu proses pembelajaran. Masalah-masalah ini yang selalu menjadi kendala dalam mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran.

Berbeda jauh dengan integrasi teknologi komunikasi dan informasi di kota-kota besar. Adanya pelatihan-pelatihan dan rasa keingintahuan guru untuk menguasai komputer membantu mereka untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang ada tidak lagi monoton, seperti penggunaan Power Point dalam pelajaran sejarah; adanya CD pembelajaran dalam pembelajaran Matematika, Biologi, Bahasa Inggris, dsb; adanya penggunaan audio dalam proses pembelajaran Listening pada pelajaran Bahasa Inggris dengan disediakannya Lab Bahasa pada beberapa sekolah; penggunaan Website (baik yang berbayar maupun tidak, misalnya Blog, dsb) pada beberapa sekolah yang mengerti manfaat website tersebut bagi siswa dan sekolah; juga dengan adanya pendidikan jarak jauh tentunya dengan didirikannya Universitas Terbuka dan SMP Terbuka. E-Learning saat ini menjadi satu kebutuhan penting dalam proses pembelajaran agar mampu meratakan pendidikan di Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah mengalokasikan dana pendidikan secara tepat dan merata agar terpenuhinya pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di kota besar dan daerah terpenci

sumber : http://kupukuputp.blogspot.com/

internaliasi nilai-nilai agama dalam pendidikan lingkungan

This item was filled under [ PENDIDIKAN ]

Pergeseran posisi manusia sebagai bagian dari alam menjadi penguasa alam akhirnya membawa bencana. Banjir bandang dan tanah longsor menghancurkan beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Jember, menewaskan lebih dari 60 orang, meluluhlantakkan segala harta benda, serta menghancurkan perkebunan yang selama ini diyakini sebagai penyebab kerusakan alam karena adanya alih fungsi hutan. Awal Tahun 2006 ini bencana atau musibah yang menimpa kian bertambah besar dan merata. Dipastikan setiap kali pergantian musim selalu diiringi musibah baru.

Datangnya musim hujan disertai berbagai bencana. Antara lain banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Ribuan rumah di Jawa Timur tergenang di Blitar, Situbondo, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, dan hampir diseluruh kabupaten di Jawa Timur. Wajah seperti inipun kemudian tampak di Jawa Barat, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), NTB (Lombok Timur dan Sumbawa), NTT, dan berbagai daerah lain. Ribuan orang harus kehilangan rumah, harta benda, bahkan sanak saudara. Ribuan anak pun tidak bisa sekolah karena sekolah tergenang air, roboh akibat banjir, maupun buku-buku basah. Jutaan hektar lahan pertanian yang menjadi sumber pencaharian masyrakat rusak, panen terancam gagal dan ternak mati.

Perspektif agama

Dari realita di atas sangat wajar bila manusia selalu mendapat bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, kekeringan, dan lain-lain, mengingat manusia -yang katanya makhluk beragama-sama sekali tidak pernah menghargai, menghormati, apalagi mensyukuri lingkungan yang telah diberikan Tuhan. Dalam perspektif agama, musibah atau bencana di negeri ini merupakan warning dan atau cobaan yang diberikan Tuhan pada hamba-Nya yang berbuat salah, yang senantiasa melakukan kerusakan-kerusakan di bumi.

Al-Qur’an sebagai sumber moral manusia dengan tegas telah menjelaskan posisi manusia-ekologi. Allah SWT menasbihkan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (khalifatulah fil ardi) (Q.S. Albaqarah: 30) yang berkewajiban memakmurkan dan membudidayakannya (Q.S. Hud: 61), sekaligus melestarikan dan menjaga keseimbangan (equilibrium) lingkungan” (Q.S. Arrahman: 6-9). Agar peran mulia kekhalifahan bisa berfungsi optimal, dapat mencapai dimensi kualitatifnya yang tinggi, maka manusia (kita) niscaya dengan ikhlas pada saat yang bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk menegakkan kebaktian/ibadah (‘abdullah). Di antaranya dengan memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam pandangan Ilahi, alam memiliki hak yang sama dengan manusia (Q.S. Al-Hijr: 86).

Konsep ekologi modern menunjukkan ayat-ayat di atas adalah dasar dari proses regulasi alam bagi makhluk hidup. Terdapat pola hubungan kemanfaatan bagi hubungan timbal balik yaitu komponen biotic dan abiotik. Hubungan tanah (bumi), udara (langit), air tumbuhan dan segala yang hidup. Sangat jelas, sekali hak alam ini kita abaikan dan atau malah kita perlakukan dengan kebuasan tak terkendali demi memanjakan hasrat primitif, sudah menjadi sunatullah, pada ambang batas yang sudah tidak bisa ditolerir lagi alam pun akan melakukan “perlawanan”.

Secara khusus dalam syariat Kristen terdapat pola religius relasi manusia dengan alam semesta. Gadium et Spes bicara secara jelas tentang hubungan manusia dengan alam, semua punya moral (Rm 8:21). Serta semuanya adalah milik manusia, tapi manusia milik Kristus dan Kristus adalah milik ALLAH (1 Kor 3:23. selanjutnya manusia dapat mengembangkan anugerah jasmani rohani, menakluikkan alam semesta untuk seluruh umat manuisa (Gaudium et spes). Kristen menganjurkan dalam hal ini bahwa pembangunan lingkungan harus bertujuan mencapai mutu hidup optimum bagi masyarakat.

Agama Hindu pun mengajarkan bahwa lingkungan memegang peranan sangat penting tubuh manusia. Getaran-getaran dan gaya tarik lingkungan untuk mnedapatkan hidup yang lebih nikmat. Konteks ini memberi petunjuk dan pedoman bahwa Tuhan pencipta alam semesta menyuruh untuk memanfaatkn lingkungan hidup dan kualitasnya. Dalam agama Buddha ajaran melestarikan berasal dari pola kedisiplinan yang diterapkan oleh 227 kedisiplinan buddhis dalam “227 patimokkha sikhapada”. Secara praktis (Legowo E,1997), kebajikan pada “Dasa Paramitta” menjadi modal ketaatan umat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu dana parramita, sila paramitta, nkkhamma paramitta, panna paramitta, viriya paramitta, khanti paramitta, sacca paramitta, adithana paramitta, metta paramitta dan upekkha paramita

Internalisasi nilai

Dalam perkembangannya telah muncul berbagai gagasan menangani ketidakseimbangan lingkungan untuk perbaikan kualitas hidup yang ramah lingkungan. Pendidikan lingkungan menjadi salah satu alternative yang rasional dan diharapkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 1996 yang kemudian direvisi pada bulan Juni 2005. Harapan ini sangat relevan mengingat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai bentuk aplikasi dari Undang-undang No. 20 tahun 2003 mempunyai orientasi yang lebih luas, dimana kompetensi bukan hanya ada dalam tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambar dalam pola perilaku.

Jika dipandang dari segi lingkungan maka kompetensi yang dimiliki oleh siswa setidaknya merupakan upaya sadar seseorang yang dilakukan untuk menerima pengetahuan dan mengubah sikapnya tentang kearifan lingkungan menjadi lebih baik. Cara pandang agama-agama dan cara pandang kearifan local tentang lingkungan hidup akan menjadi pondasi utama dari penerapan kompetensi tersebut. Dengan kata lain nili-nilai agama akan menuntun pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang terepleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak tersebut.

Dua dari lima agenda membangun keadaban ekologis yang ditawarkan oleh Zainal Alyy Musthofa (Dumas, 20/01/06) dalam artikelnya yang berjudul “Menggagas Teologi Keadaban Ekologis” menarik untuk kita dicermati. Dua agenda tersebut adalah gerakan ecoreligism atau paham penyelarasan nilai agama untuk penyelesaian masalah lingkungan dan penggalakan gerakan pendidikan lingkungan di sekolah. Kedua alternative ini sangat wajar untuk dielaborasi mengingat agama adalah tuntunan hidup yang mutlak sementara pendidikan adalah wahana formal penanaman nilai secara dini.

Pendekatan seperti ini merupaskan sumber baru dari sebuah khasanah lama pendidikan, tradisi kearifan local dan keagamaan Indonesia. Oleh karena itu upaya menggali pendekatan ini patut mendapat perhatian dengan kata lain bahwa internalisasi nilai-nilai keagamaan sangat mutlak diarusutamakan. Titik cerah kearah tersebut sangat diharapkan apalagi dunia konservasi memerlukan ahli multidisiplin untuk menyakinkan masyarakat bahwa melindungi alam bukan sekedar memberikan proteksi, tapi ada unsur ilmu pengetahuan dan relegius yang bisa digali didalamnya dan ada pula unsur mamfaat yang bisa diambil untuk kesejahteraan manusia baik secara umum maupun dalam bentuk ibadah.
Sumber : http://re-searchengines.com/0106huzamah.html

Ketidak Adilan Dalam Kebijkan Pendidikan

This item was filled under [ PENDIDIKAN ]

Persoalan yang senantiasa menjadi sorotan dalam dunia pendidikan masih saja seputar kualitas output (lulusan) yang ditandai dengan rendahnya standar nilai ujian akhir nasional yang ditetapkan pemerintah. Rendahnya standar yang ditetapkan pemerintah ini secara tidak langsung menggambarkan harapan kita terhadap kualitas lulusan yang rendah pula. Namun demikian di sisi lain ternyata bahwa, sebagian besar para praktisi pendidikan di lapangan sangat “resah” dengan adanya aturan penetapan standar kelulusan siswa tersebut, mengingat kualitas prosesnya yang masih belum dapat menjamin pencapaian angka standar.

Standar 4,0 memang suatu angka yang relatif sangat rendah untuk dapat diterima sebagai suatu gambaran terhadap kualitas hasil dari proses pendidikan yang kita harapkan. Namun demikianlah realitas yang ada. Sementara bagi sebagian besar pihak praktisi di lapangan yang sangat memahami kualitas proses yang dilakukan menganggap itu (baca; 4,0) sebagai standar yang sangat tinggi untuk dapat dicapai oleh para siswanya.

Padahal menurut asumsi saya bahwa, standar 4,0 yang diatur oleh pemerintah tidak didasarkan atas target mutu hasil yang dicita-citakan. Akan tetapi lebih merupakan hasil penyesuaian terhadap kenyataan di lapangan. Dan Penetapan angka 4,0 ini tidak dapat memberikan cukup energi bagi para praktisi untuk memacu kinerja dan meningkatkan kualitas proses pendidikan. Apalagi untuk mencapai standar tersebut masih mentolerir adanya kebijaksanaan untuk merekayasa proses pelaksanaan ujian oleh pengawas ujian dan rekayasa pemberian nilai oleh panitia ujian/guru. Sehingga kita tidak pernah benar-benar dapat memperoleh gambaran tentang mutu hasil dari proses pendidikan yang kita lakukan.

Meski demikian ada juga sebagian kecil sekolah yang dapat melampaui standar yang ditetapkan pemerintah dengan mudah. Hal ini menggambarkan adanya disparitas mutu pendidikan, dan kenyataannya memang disparitas yang terjadi cukup tajam. Ketika misalnya kita mencoba membandingkan antara sekolah negeri dengan swasta, kemudian antara sekolah yang berada di bawah lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dengan yang berada di bawah Departemen Agama, maka terlihat dengan jelas terjadi perbedaan yang sangat tajam dari aspek kulitas proses dan kualitas hasil. Contoh yang lebih kongkrit misalnya antara SMU Negeri 1 Mataram dengan SMU Muhammadiyah Masbagaik (antara negeri dan swasta), terjadi disparitas mutu hasil dan mutu proses yang sangat tajam. Contoh lain misalnya, antara SMU 1 Selong dengan Madrasah Aliyah NW Lendang Nangka (antara Lembaga pendidikan dibawah Depdiknas/negeri dengan Depag/swasta) nampak terjadi hal (disparitas) yang sama tajam.

Persoalan disparitas dalam aspek kualitas proses dan kualitas hasil pendidikan ini, disamping faktor-faktor yang lain, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh ketidak adilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang pendidikan. Hal ini (ketidak adilan dalam penerapan kebijakan bidang pendidikan), sangat dirasakan terutama oleh lembaga pendidikan swasta (private education) misalnya dalam distribusi bantuan anggaran biaya operasional pendidikan, distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru) ke sekolah-sekolah, distribusi bantuan baik yang berbentuk pengadaan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan, distribusi pemberian beasiswa, distribusi peluang dan kesempatan mengakses informasi tentang pendidikan, dsb.

Persoalan ketidak adilan pemerintah ini bahkan juga dirasakan sangat jelas oleh para guru terutama oleh mereka yang berada di sekolah-sekolah swasta, misalnya dalam mengakses peluang dan kesempatan bahkan informasi untuk membina dan meningkatkan karir profesi keguruan. Demikian juga lembaga pendidikan swasta selama ini sering menjadi obyek pungli bagi oknum pejabat dan pengawas pendidikan.

Di sisi lain pada sekolah-sekolah negeri, pemerintah hampir memberikan seluruh biaya operasional, berbagai jenis bantuan sarana dan fasilitas, tenaga guru, dan bahkan akses informasi lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Meski demikian masih banyak sekolah negeri yang memungut “uang iuran pendidikan” (atau dengan istilah yang lain) yang cukup besar, dan bahkan lebih besar dari lembaga pendidikan swasta. Hal ini semakin menambah beban orang tua, sehingga banyak yang mengeluhkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan pada lembaga pendidikan negeri.

Ironisnya pemahaman tentang konsep Managemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sedang dikembangkan dengan eksisnya lemabga baru Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, lebih dimaknai sebagai sebuah pergeseran kewenangan dari sekolah ke komite untuk memutuskan jumlah dan jenis pungutan uang iuran dari orang tua siswa. Jadi paradigma komite sekolah sebenarnya sama dengan BP3, karena dalam praktiknya yang terjadi tidak ada unsur kreatifitas komite untuk mencari dan memobilisasi sumber dana dari masyarakat kecuali dari orang tua siswa untuk membantu proses pendidikan di sekolah. Dan kenyataanya jumlah pungutan semakin besar dan jenisnya semakin banyak kepada orang yang sama, sehingga terjadi banyaknya keluhan orang tua siswa terhadap semakin tingginya biaya pendidikan anak.

Terhadap persoalan distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru), juga menunjukkan ketidak adilan yang sangat nyata baik secara kualitatif maupun kuantitatif diberikan kepada sekolah negeri. Sehingga terkesan pemerintah lebih ingin menunjukkan diri sebagai pemain pendidikan yang siap berkompetisi secara tidak adil dengan masyarakat (swasta), dari pada sebagai regulator yang mengatur dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya kompetisi yang sehat antar masyarakat (lembga pendidikan) itu sendiri.

Terhadap distribusi bantuan sarana prasarana dan fasilitas seperti pengadaan buku & alat pelajaran, saya kira kita semua tahu terjadi ketimpangan yang luar biasa misalnya di beberapa sekolah negeri terdapat buku-buku dan alat pelajaran yang kurang efektif karena jumlahnya banyak. Sementara di sekolah-sekolah swasta tidak ada, kecuali sekolah itu mampu membeli sendiri.

Dalam distribusi beasiswa, juga terdapat kebijakan yang kurang memenuhi rasa keadilan misalnya dari segi jumlah penerima beasiswa di sekolah swasta selalu lebih sedikit dari sekolah negeri, padahal kenyataan menunjukkan bahwa, orang tua yang relatif mampu secara ekonomi kecenderungannya memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Dan bagi yang tidak mampu lebih memilih ke sekolah swasta. Alasan utamanya sebagian besar bukan karena kemampuan/prestasi intelektual anaknya yang rendah, tetapi lebih dominan karena biaya pendidikan di sekolah negeri terlalu tinggi.

Kemudian dalam hal distribusi peluang untuk mengakses informasi dan kebijakan pendidikan juga terdapat ketidak adilan misalnya, untuk sosialisasi kebijakan dan sistem pendidikan, selalu saja yang menjadi sasaran utama adalah guru-guru/sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta terasa sangat kurang mendapat perhatian. Sehingga pemahaman tentang kurikulum/sistem pendidikan dan berabagai kebijkan di bidang pendidikan kurang konprehenship untuk dapat diimplementasikan dengan baik oleh mereka (tenaga kependidikan) yang berada di sekolah-sekolah swasta.

Demikianlah pemerintah tidak berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi lembaga pendidikan swasta untuk dapat berkompetisi dengan sekolah negeri secara adil. Padahal kalau kita pahami subyek sekaligus obyek pendidikan (siswa) itu baik di sekolah swasta maupun negeri semuanya adalah anak bangsa, warga negara yang memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 termasuk hasil amandemen.

Kenyataan ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan di bidang pendikan telah menunjukkan bahwa pemerintah kurang apresiatif terhadap inisiatif masyarakat untuk membangun dan mengelola sebuah lembaga pendidikan dalam rangka membantu pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini juga memberikan kesan bahwa hanya pemerintah yang mampu berhasil dalam mengelola pendidikan dengan kualitas yang baik.

Jika hal ini (ketidak adilan dalam kebijakan pendidikan) dibiarkan terus maka, akan timbul bahkan sudah terjadi sikap apatis yang akan mematikan semangat dari sekolah/madrasah swasta untuk mau dan mampu berkompetisi dengan sekolah negeri secara berkeadilan.

Implikasi yang nyata dari ketidak adilan ini adalah terjadinya disparitas mutu hasil pendidikan yang sangat tajam. Bagaimana mungkin untuk kurikulum (materi), tujuan , target penguasaan materi dan dengan alat ukur yang sama kita dapat memperoleh hasil yang sama apabila sarana-prasarana, fasilitas, finansial, dan tenaga kependidikan yang jauh berbada secara kualitas maupun kuantitasnya. Mutu hasil pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas proses. Sementara kualitas proses sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas, sarana, tenaga guru (SDM), serta finansial.

Mahasiswa sebagai sparring partner dalam kampanye kampus

This item was filled under [ PENDIDIKAN ]

Pemerintah pada Pemilu 2004 memperbolehkan partai politik (parpol) berkampanye di kampus. Hal ini memancing reaksi dari kalangan civitas akademika. Menurut Malik Fajar, model kampanye kampus tidak sama dengan model kampanye pengerahan massa. Kampanye di kampus akan lebih mengedepankan ciri akademis dengan cara dialogis. Suatu model kampanye yang “akan bermanfaat bagi pendidikan politik para mahasiswa” (Republika 26/2/2003). Parpol di perbolehkan kampanye sesuai mekanisme kampanye yang ditetapkan oleh masing masing kampus.

Hampir setiap kampus, mayoritas kalangan aktifis mahasiswa menolak kehadiran parpol untuk berkampanye. Setidaknya kalangan mahasiswa melihat dan mempunyai beberapa alasan mendasar atas penolakan mereka terhadap kampanye di kampus. Pertama, adanya alasan pinsipil dan perbedaan diametral antara dunia politik dan dunia pendidikan. Kalangan pendidikan membangun bangsa dalam jangka panjang, secara terarah dan berkesinambungan. Untuk itu tiap lembaga pendidikan, dalam hal ini kampus, telah mempunyai blue print arah kebijakan dan tujuan pendidikan. Sementara partai politik lebih mementingkan kepentingan jangka pendek. Kalau toh dalam AD/ART dan janji parpol tersebut mengemukakan hal hal yang bersifat idealita, itu berubah seratus delapan puluh derajat manakala mereka telah mendapatkan “kursi” di carinya, dan inilah fakta yang ada selama ini. Kepentingan jangka pendek inilah yang membedakan parpol dengan kampus/lembaga pendidikan.

Kedua, kekhawatiran politisasi kampus oleh pihak pihak tertentu. Dengan diperbolehkannya kampus dipakai sebagai ajang kampanye parpol, aktifis mahasiswa menduga adanya kepentingan dan konsesi tertentu dan juga kemudahan akses bagi kampus dalam melakukan sesuatu terutama dengan bila bekerjasama dengan parpol pemenang terutama yang di prediksikan pemenang pemilu.

Ketiga, realitas lapangan menunjukkan bahwa kinerja “wakil rakyat” belum memuaskan (untuk tidak mengatakan: mengecewakan!). Tingkah laku elit politik yang tak mencerminkan kondisi rakyat kecil dan tidak adanya sense of crisis. Hal ini semakin menguatkan asumsi bahwa anggota legislative adalah wakil parpol yang tidak mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil tetapi lebih mementingkan kepentingan golongan dan parpolnya. Di saat rakyat tercekik oleh kebutuhan ekonomi, politisi di beberapa DPRD seperti Boyolali, Sukoharjo dan Sragen meminta dana purnabhakti 25-35 Juta atas perjuangan mereka di legislatif.

Alasan kampanye di kampus merupakan pendidikan politik mungkin ada benarnya. Selama ini pendidikan pilitik tak pernah ada dalam perkuliahan kecuali fakultas sosial politik. Dengan demikian mahasiswa akan melek politik. Dan lagi pula kampanye tersebut parpol ‘diharapkan” tidak membawa massa. Kampanye dalam bentuk diskusi dialogis, tiap jurkam memaparkan program parpolnya, calon presidennya dan menyampaikan janji-janjinya.

Dengan demikian, agar terjadi keseimbangan atau balance dalam kampanye kampus, menurut penulis perlu beberapa tawaran alternatif. Pertama, karena yang maju dalam kampanye adalah tiap jurkam dengan segala program parpol dan hal positif lainnya, maka pihak aktifis mahasiswa dan akademisi kampus perlu memposisikan diri sebagai subyek kritis. Jurkam harus siap “dikuliti” porgram parpolnya -yang sering kali berbentuk konsep ideal– dengan realita yang terjadi di lapangan, dengan kondisi utusannya yang menjadi wakil rakyat. Artinya akademisi dan aktifis kampus adalah subyek dan bukan obyek, bersikap positif dan lebih bijak terhadap parpol tetapi juga tidak meninggalkan sikap kritis yang menjadi tradisi keilmuan kampus. Pemilihan umum adalah wahana penyaluran aspirasi secara demokratis. Pemilih merupakan subyek yang bebas menentukan hak pilihnya sesuai dengan aspirasinya, atau tidak memilih sama sekali dan aktif mengcounter parpol bila memang parpol di anggap membodohi kampus dan rakyat. Kondisi ini memungkinkan titik temu antara parpol, rektorat dan aktifis mahasiswa.

Wal hasil, kampus perlu aktif menjadi “sparring partner” parpol dalam memberi arah dan mengkontruksi sejarah masa depan bangsa. Upaya ini bisa dengan kerja sama melalui simbiosis mutualisme antara kampus dan parpol, dengan tetap kritis tentunya. Bisa juga sparring partner ini dalam bentuk sikap oposisi kampanye. Bila parpol dengan janji janjinya, kampus dengan penilaian kritis. Dan jika perlu aktifis kampus mengkampanyekan golongan putih (golput) sebagai salah satu pilihan masyarakat, dan sebagai sikap ketidak puasan dan kritis yang demokratis atas janji saat kampanye dan kenyataan yang ada pada parpol ketika telah memperoleh kursi. Dengan adanya giolput parpol mengetahui seberapa besar kepercayaan pemilih. Dan memungkinkan pengukuran secara nominal seberapa besar golput pada berbagai macam pemilu yang akan ada.

Pendidikan

This item was filled under [ PENDIDIKAN ]

MERANCANG PENDIDIKAN MORAL & BUDI PEKERTI


MERANCANG PENDIDIKAN MORAL & BUDI PEKERTI DALAM ATMOSFER PENDIDIKAN FORMAL
(Morale Force Dealectict)

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara optimal. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan mulai dari dalam keluarga, hingga lingkungan sekolah dan masyarakat.

Salah satu SDM yang dimaksud bisa berupa generasi muda (young generation) sebagai estafet pembaharu merupakan kader pembangunan yang sifatnya masih potensial, perlu dibina dan dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan melalui lembaga pendidikan sekolah. Beberapa fungsi pentingnya pendidikan sekolah antara lain untuk : 1) perkembangan pribadi dan pembentukan kepribadian, 2) transmisi cultural, 3) integrasi social, 4) inovasi, dan 5) pra seleksi dan pra alokasi tenaga kerja ( Bachtiar Rifai). Dalam hal ini jelas bahwa tugas pendidikan sekolah adalah untuk mengembangkan segi-segi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat dikembangkan melalui pendidikan moral. Dengan memperhatikan fungsi pendidikan sekolah di atas, maka setidaknya terdapat 3 alasan penting yang melandasi pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, antara lain : 1). Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri manusia yang meliputi pikiran yang kuat, hati dan kemauan yang berkualitas, seperti : memiliki kejujuran, empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan, dan dorongan moral yang kuat untuk bisa bekerja dengan rasa cinta sebagai ciri kematangan hidup manusia. 2). Sekolah merupakan tempat yang lebih baik dan lebih kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 3).Pendidikan moral sangat esensial untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral (Lickona, 1996 , P.1993).

Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, karena hampir seluruh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, kini sedang mengalami patologi social yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita tercerabut dari peradaban eastenisasi (ketimuran) yang beradab, santun dan beragama. Akan tetapi hal ini kiranya tidak terlalu aneh dalam masyarakat dan lapisan social di Indonesia yang hedonis dan menelan peradaban barat tanpa seleksi yang matang. Di samping itu system [pendidikan Indonesia lebih berorientasi pada pengisian kognisi yang eqivalen dengan peningkatan IQ (intelengence Quetiont) yang walaupun juga di dalamnya terintegrasi pendidikan EQ (Emotional Quetiont). Sedangkan warisan terbaik bangsa kita adalah tradisi spritualitas yang tinggi kemudian tergadai dan lebih banyak digemari oleh orang lain di luar negeri kita, yaitu SQ (Spiritual Quetiont). Oleh sebab itu, perlu kiranya dalam pengembangan pendidikan moral ini eksistensi SQ harus terintegrasi dalam target peningkatan IQ dan EQ siswa.

Akibat dari hanyutnya SQ pada pribadi masyarakat dan siswa pada umumnya menimbulkan efek-efek social yang buruk. Bermacam-macam masalah sosial dan masalah-masalahh moral yang timbul di Indonesia seperti : 1). meningkatnya pembrontakan remaja atau dekadensi etika/sopan santun pelajar, 2). meningkatnya kertidakjujuran, seperti suka bolos, nyontek, tawuran dari sekolah dan suka mencuri, 3). berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan terhadap figur-figur yang berwenang, 4). meningkatnya kelompok teman sebaya yang bersifat kejam dan bengis, 5) munculnya kejahatan yang memiliki sikap fanatik dan penuh kebencian, 6). berbahsa tidak sopan, 7). merosotnya etika kerja, 8). meningkatnya sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara, 9). timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri sendiri seperti perilaku seksual premature, penyalahgunaan mirasantika/narkoba dan perilaku bunuh diri, 10). timbulnya ketidaktahuan sopan santun termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar hidup, seperti adanya kecenderungan untuk memeras tidak menghormati peraturan-peraturan, dan perilaku yang membahayakan terhadap diri sendiri atau orang lain, tanpa berpikir bahwa hal itu salah (Koyan, 2000, P.74).

Untuk merespon gejala kemerosotan moral tersebut, maka peningkatan dan intensitas pelaksanan pendidikan moral di sekolah merupakan tugas yang sangat penting dan sangat mendesak bagi kita, dan perlu dilaksanakan secara komprehensif dan dengan menggunakan strategi serta model pendekatan secara terpadu, yaitu dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam proses pembelajaran atau pendidikan seperti : guru-guru, kepala sekolah orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan pendidikan moral tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik untuk menelan mentah konsep-konsep pendidikan moral, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, peranan perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral (Lickona, 1992. P. 53 )

Pada sisi lain, dewasa ini pelaksanan pendidikan moral di sekolah diberikan melalui pembelajaran pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan agama akan tetapi masih tampak kurang pada keterpaduan dalam model dan strategi pembelajarannya Di samping penyajian materi pendidikan moral di sekolah, tampaknya lebih berorientasi pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks, dan kurang mengaitkan dengan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi dalam masyarakat Bagi para siswa,adalah lebih banyak untuk menghadapi ulangan atau ujian, dan terlepas dari isu-isu moral esensial kehidupan mereka sehari-hari. Materi pelajaran PPKn dirasakah sebagai beban, dihafalkan dan dipahami, tidak menghayati atau dirasakan secara tidak diamalkan dalam perilaku kehidupan hari-hari.

Dalam upaya untuk meningkatkan kematangan moral dan pembentukann karakter siswa. Secara optimal ,maka penyajian materi pendidikan moral kepada para siswa hendaknya dilaksanakan secara terpadu kepada semua pelajaran dan dengan mengunakan strategi dan model pembelajaran seccara terpadu, yaitu dengan melibatkan semua guru, kepala sekolah ,orang tua murid, tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Dengan demikian timbul pertanyaan,bahan kajian apa sajakah yang diperlukan untuk merancang model pembelajaran pendidikan moral dengan mengunakan pendekatan terpadu ?

Untuk mengembangkan strategi dan model pembelajaran pendidikan moral dengan menggunakan pendekatan terpadu ,diperlukan adanya analisis kebutuhan (needs assessment) siswa dalam belajar pendidikan moral. Dalam kaitan ini diperlukan adanya serangkaian kegiatan, antara lain : (1) mengidentifikasikan isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode klarifikasi nilai (2) mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dalam pembelajaran pendidikan moral agar tercapai kematangan moral yang komprehensif yaitu kematangan dalam pengetahuan moral perasaan moral,dan tindakan moral, (3) mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendala-kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru di sekolah dan para orang tua murid di tua murid dirumah dalam usaha membina perkembangan moral siswa,serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya, (4) mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pendidikan moral, (5) mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral.

Dengan memperhatikan kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses aplikasi pendidikan moral tersebut, kaitannya dengan kurikulum yang senantiasa berubah sesuai dengan akselerasi politik dalam negeri, maka sebaiknya pendidikan moral juga dilakukan penngkajian ulang untuk mengikuti competetion velocities dalam persaingan global. Bagaimanapun negeri ini memerlukan generasi yang cerdas, bijak dan bermoral sehingga bisa menyeimbangkan pembangunan dalam keselarasan keimanan dan kemajuan jaman. Pertanyaannya adalah siapkah lingkungan sekolah (formal-informal), masyarakat dan keluarga untuk membangun komitmen bersama mendukung keinginan tersebut ? Karena nasib bangsa Indonesia ini terletak dan tergantung pada moralitas generasi mudanya.

Sumber : http://re-searchengines.com/0404lewa.html